Wawako Janji Tindak PNS yang Tidak Disiplin

Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Wakil Walikota (Wawako) Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE, Senin (28/9) lalu memastikan akan menindak para pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak displin melaksanakan tugas.

Affan didampingi Drs Mahyuddin Latief M Hum staf ahli bidang hukum dan politik, Teuku Abdul Hamid SH kepala Inspektorat, Ibnu Hajar SSos kabag Kepegawaian, Asmardin SH kabag Hukum dan sejumlah staf yang dikawal sejumlah personel Satpol PP dan Plt Kakan Kesbang Linmas dan Satpol PP Sahidin B SH.

Wawako mengingatkan kepada para PNS, khususnya kepada para pimpinan SKPD, Sekretaris dan para Kabid agar memberikan contoh yang terbaik kepada para bawahan, seperti tertib masuk, istirahat dan pulang kantor sesuai jadwal kerja yang sudah ditentukan.

"Saya tegaskan kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kabid agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan dan PNS mampu memberikan contoh terbaik kepada para staf," tandas Affan.

Bentuk tindakan itu berupa memotong tunjangan yang bersangkutan, menunda SK 100 persen, dan memberhentikan pegawai tidak tetap (PTT). "Tiga hari PNS, CPNS dan PTT atau honorer berturut-turut tidak hadir tanpa izin, akan dipotong tunjangannya, diperlambat SK 100 persennya dan diberhentikan dari PTT atau honorer," tegas Affan.

Makanya Wawako minta kepada Kepala Inspektorat mencatat dan merealisasikan jika ditemukan pelanggaran itu.

"Ini bukan sekadar gertakan atau menakut-nakuti, tetapi kita serius dalam rangka membangun Kota Subulussalam yang lebih baik," imbuhnya.

Pantauan wartawan, Wawako tampak sedikit emosional ketika melihat beberapa pimpinan SKPD antara lain Kadis PU Ir Irwan MT, Kadis Dukcapil Dra Rahmiati yang terlambat masuk kantor.

Sidak ini diawali dari Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial (Dikessos), dilanjutkan ke Dinas PU, Setwan, Disbunhut, Disperindagkop dan UKM, Kantor Lingkungan Hidup, Disduk dan Capil, Disnakertrans, Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dishubparkominfo, PPKAD, Kantor PMD dan berakhir di Dinas Syariat Islam.

Dari sidak yang dilakukan ini, rata-rata hanya 70 persen saja kehadiran para PNS, CPNS dan PTT maupun honorer.