Walikota Didesak Evaluasi Kinerja Pejabat

SUBULUSSALAM – Walikota Subulussalam Merah Sakti, didesak segera mengevaluasi kinerja sejumlah pejabat yang disinyalir lemah dalam menjalankan tugas dan program di lapangan. Desakan disampaikan empat fraksi DPRK Subulussalam dalam rapat paripurna pengesahan lima qanun yang berlangsung, Selasa (21/7) di Gedung DPRK setempat.

Ketua Fraksi PKPI, Jamasa Cibro menilai, hingga kini masih banyak program yang dibuat tidak menyentuh rakyat kecil. Pasalnya, berbagai program hanya tertumpu di wilayah perkotaan sementara masih banyak daerah terpencil yang belum tersentuh pembangunan alias terisolasi seperti di Kecamatan Longkib. Dalam hal ini, Jamasa memberikan catatan khusus kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar segera melepaskan masyarakat Longkib dari keterisolasian.

Jamasa menyorot kinerja para kepala SKPD di Subulussalam yang dinilai lemah. “Saya minta kepada saudara Walikota agar lebih tegas bagi kepala SKPD maupun pejabat lainnya yang tidak mau membangun Subulussalam suruh pulang kampung saja,” tegas Jamasa seraya menambahkan penempatan pejabat sesuai kemampuan dan keahlian

Sorotan yang tak kalah kerasnya disampaikan Haji Sugito dari Fraksi Golkar. Sugito meminta Walikota untuk mengganti alias mencopot para kepala SKPD yang berkinerja buruk. Sugito juga mempertanyakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2008 yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Masalah lain yang dipertanyakan menyangkut proyek tahun 2009 yang hingga kini belum dikerjakan.

Pada bagian lain, Sugito menyesalkan realiasasi proyek provinsi maupun dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2008 di Subulussalam yang amburadul. Sebab, hingga kini proyek-proyek tersebut tidak jelas pelaksanaannya seperti jalan yang masih hancur dan berdebu. Senada dengan itu juga disampaikan Syarifuddin Padang dari Fraksi Bangkit Bersama. Menurut Syarifuddin, akibat terbengkalainya proyek pembangunan jalan dari Otsus tahun 2008, masyarakat terpaksa makan debu setiap hari sehingga menyebabkan penyakit batuk dan ISPA.

Sementara ketua Fraksi PKB, Anwar Rustam Bancin menekankan agar program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Karena itu, Anwar yang kerap disapa Haji Toke meminta perhatian serius dari pemerintah terkait berbagai persoalan ekonomi yang kini sedang melanda masyarakat. “Saya ingin sampaikan kepada pemerintah terutama dinas terkait agar dapat mengoptimalkan program ekonomi kerakyatan,” harap Anwar

Menyahuti berbagai kritikan dan masukan dari kalangan anggota dewan, Walikota Subulussalam Merah Sakti menyampaikan terima kasih. Sakti mengakui masih banyak kekurangan di dalam pemerintahannya. Karena itu, Sakti menyatakan sepakat dengan masukan keempat fraksi terkait kinerja sejumlah SKPD yang masih buruk. “Saya tetap komit, mohon ini dicatat, bagi pejabat SKPD yang tidak mampu bekerja dengan baik kami siapkan materai 6000 untuk menyatakan mundur,” tegas Sakti

Sakti menambahkan, bukan saatnya lagi untuk berlihai-lihai dalam membangun Kota Subulussalam. Karenanya, Sakti menekankan kepada para pejabat terutama kepala SKPD agar turun ke lapangan, ke desa-desa untuk mengokomodir aspirasi masyarakat guna menentukan arah kebijakan. Sakti pun menyatakan apa yang disampaikan oleh anggota dewan terkait buruknya kinerja para SKPD bukan rumor namun realita. “Makanya, selepas pengesahan qanun ini, kami akan mengevaluasi siapa figur pejabat yang layak, kami terbuka kepada legeslatif untuk memberikan saran dalam perekrutan pejabat nantinya,” tandas Sakti

Secara terpisah sejumlah masyarakat meminta walikota segera mencopot pejabat yang berkinerja buruk. Pasalnya, selama ini disiplin PNS yang kerap disenandungkan oleh walikota dinilai tidak berjalan dengan baik. Bahkan dilaporkan, banyak pejabat yang bolos manakala walikota sedang berada di luar daerah. Selain itu, juga dilaporkan adanya kepala SKPD yang jarang masuk kantor. Hal ini diakui oleh Wakil Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang yang melakukan sidak beberapa waktu lalu.(kh)