Wawako Janji Tindak PNS yang Tidak Disiplin

Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Wakil Walikota (Wawako) Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE, Senin (28/9) lalu memastikan akan menindak para pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak displin melaksanakan tugas.

Affan didampingi Drs Mahyuddin Latief M Hum staf ahli bidang hukum dan politik, Teuku Abdul Hamid SH kepala Inspektorat, Ibnu Hajar SSos kabag Kepegawaian, Asmardin SH kabag Hukum dan sejumlah staf yang dikawal sejumlah personel Satpol PP dan Plt Kakan Kesbang Linmas dan Satpol PP Sahidin B SH.

Wawako mengingatkan kepada para PNS, khususnya kepada para pimpinan SKPD, Sekretaris dan para Kabid agar memberikan contoh yang terbaik kepada para bawahan, seperti tertib masuk, istirahat dan pulang kantor sesuai jadwal kerja yang sudah ditentukan.

"Saya tegaskan kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kabid agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan dan PNS mampu memberikan contoh terbaik kepada para staf," tandas Affan.

Bentuk tindakan itu berupa memotong tunjangan yang bersangkutan, menunda SK 100 persen, dan memberhentikan pegawai tidak tetap (PTT). "Tiga hari PNS, CPNS dan PTT atau honorer berturut-turut tidak hadir tanpa izin, akan dipotong tunjangannya, diperlambat SK 100 persennya dan diberhentikan dari PTT atau honorer," tegas Affan.

Makanya Wawako minta kepada Kepala Inspektorat mencatat dan merealisasikan jika ditemukan pelanggaran itu.

"Ini bukan sekadar gertakan atau menakut-nakuti, tetapi kita serius dalam rangka membangun Kota Subulussalam yang lebih baik," imbuhnya.

Pantauan wartawan, Wawako tampak sedikit emosional ketika melihat beberapa pimpinan SKPD antara lain Kadis PU Ir Irwan MT, Kadis Dukcapil Dra Rahmiati yang terlambat masuk kantor.

Sidak ini diawali dari Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial (Dikessos), dilanjutkan ke Dinas PU, Setwan, Disbunhut, Disperindagkop dan UKM, Kantor Lingkungan Hidup, Disduk dan Capil, Disnakertrans, Dinas Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dishubparkominfo, PPKAD, Kantor PMD dan berakhir di Dinas Syariat Islam.

Dari sidak yang dilakukan ini, rata-rata hanya 70 persen saja kehadiran para PNS, CPNS dan PTT maupun honorer.

Untuk Selanjutnya Klik di Sini

Rincian Formasi CPNS di Subulusalam belum Jelas!!!!!

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam tahun ini bakal menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 581 orang. Meski untuk jumlah sudah ada, tetapi rincian per jurusan yang ditampung belum diketahui. Mustoliq, pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Subulussalam kepada Serambi, Jumat mengatakan, pihaknya belum mendapatkan kepastian dari Menpan terkait pembagian untuk seluruh formasi yang dibutuhkan terutama untuk tenaga kesehatan, Pendidik dan tenaga teknis.

Pun demikian, Mengenai pelaksanaan tahapan rekrutmen, Mustoliq belum berani memastikan. Masalahnya, pihak BKD belum mendapat konfirmasi. “Sampai kemarin belum ada informasi secara detail, mungkin dalam beberapa hari mendatang,” kata Mustoliq Sementara itu, tidak diakomodirnya lulusan SMA untuk ikut dalam tes CPNS tahun 2009 membuat sejumlah warga kecewa. Pasalnya, beberapa bulan lalu sempat berhembus kabar lulusan SMA bakal diterima di CPNS 2009 ini. Warga pun berharap agar kedepan pemerintah membuka peluang bagi lulusan SMA untuk menjadi PNS.”Saya pikir benar ada penerimaan untuk lulusan SMA,” kata Azmi, salah seorang mahasiswa

Di sisi lain, jelang penerimaan CPNS tahun 2009, isu calo mulai dibicarakan kalangan masyarakat. Pemerintah dan pihak penegak hukum diminta dapat mengawasi dan penindak tegas para oknum yang mengatasnamakan pejabat guna meloloskan para pelamar CPNS pada seleksi nanti.”Tapi masyarakat juga jangan mudah percaya, karena kuncinya juga ada pada masyarakat, jangan sampai masyarakat sendiri yang mencari calo,” imbau Wildan Sastra, seorang pegiat LSM di Subulussalam.(kh)

Untuk Selanjutnya Klik di Sini

Wakil Walikota Subulussalam : Potong Tunjangan PNS Bolos!!!!

Para pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Subulussalam yang bolos alias mangkir tanpa keterangan jelas terancam dipotong tunjangannya (TC). Sedangkan bagi CPNS ditunda pengangkatannya dan PTT akan diberhentikan. Penegasan itu disampaikan Wakil Walikota (Wawalko) Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (28/9) kemarin ke sujumlah instansi.

Sidak yang dilakukan sekitar pukul 08.05 WIB kemarin untuk melihat para pegawai di daerah ini dalam melaksanakan tugas. Namun, dari pantauan yang dilakukan ke instansi-instansi tersebut, ternyata masih banyak PNS di daerah itu yang mangkir tanpa keterangan jelas. Misalnya, dari inspeksi yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Sosial, dari 60 pegawai di sana hanya tujuh orang yang hadir. Kondisi ini membuat Wawalko Affan Bintang marah seraya menegur keras kepala dinas terkait.

“Jangan main-main lah, kita sudah beri toleransi enam bulan tapi masih juga belum disiplin,” kata Affan. Hal serupa juga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Bahkan kepala dinas sempat terlambat datang beberapa menit. Menurut Affan, sudah beberapa kali sidak ke kantor tersebut namun tetap tak ada perubahan. Affan juga memerintahkan kadis dan kabid untuk memberikan arahan pada bawahan.

“Perlu saya ingatkan siapa pun yang mangkir dalam bertugas akan ditindak, yang PNS tunjangannya akan dipotong lima puluh persen. Tapi kepala dinas juga harus bisa memberi contoh, kalau kadis saja tidak disiplin bagaimana dengan staf,” ujar Affan. Affan mengatakan teguran tersebut merupakan peringatan keras dan bila diulangi, maka pejabat dan PNS yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan diberikan teguran secara administratif karena persoalan ini telah berlangsung berulang-ulang dan tidak bisa dibiarkan. Ditegaskan, kemalasan dan ketidakdisiplinan PNS maupun pejabat di lingkungan Pemko Subulussalam sudah tidak bisa ditoleril karena telah diingatkan sejak enam bulan yang lalu. “Terus terang saya kecewa,” katanya

Affan sempat marah ketika melakukan sidak di Kantor Syariat Islam karena ada pegawai yang sudah menandatangani absen pulang sejak pagi hari. Padahal berkas itu seharusnya diisi pada sore hari saat jam pulang kantor. Kejadian serupa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, malah kepala dinasnya juga sempat terlambat masuk beberapa menit. Affan mengingatkan agar sang kadis dan kabid di kantor itu mampu memberi contoh kepada staf dan bawahan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wakil Walikota mengingatkan kepala dinas tidak boleh lembek alias loyo.

Affan pun merasa senang saat melihat keadaan pegawai di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Sebab jumlah kehadiran PNS-nya mencapai 100 persen termasuk para PTT. Disamping melihat kehadiran pegawainya melalui absensi, Affan juga berkesempatan memberikan arahan yang menekankan perlunya disiplin dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. Abdul Latief, Staf ahli Sekdakot yang termasuk dalam tim Sidak, memperikirakan ada 30 persen PNS yang tidak masuk alias mangkir.

Bagi pegawai yang bolos, Wawalko Affan menegaskan nantinya akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai. Affan yang berang menegaskan bahwa sanksi akan diberikan pada para pelanggar itu yakni pemotongan tunjangan (TC) bagi PNS, penundaan kenaikan SK PNS seratus persen bagi CPNS dan akan diberhentikan bagi PTT yang melakukan pelanggaran berulang-ulang.

Sumber : Serambinews

Untuk Selanjutnya Klik di Sini

Test CPNS Subulussalam : Permasalahan Calo dan Putra Daerah

Ratusan pendaftar CPNS, Senin (24/11), memadati Kantor Walikota Subulussalam. Mereka menyerahkan berkas surat lamaran menyusul dibukanya penerimaan pegawai di wilayah itu. Di sisi lain, disinyalir calo PNS yang mengaku bisa meluluskan peserta mulai memburu para pencari kerja.

Pantauan Serambi, kemarin, aktivitas di kantor walikota fokus menangani para pendaftar CPNS. Panitia membagi tempat pendaftaran disesuaikan formasi lowongan yang tersedia. Para pelamar bukan hanya berasal dari Subulussalam atau Aceh Singkil, tetapi dari Aceh Selatan, Abdya, Aceh Tenggara dan Gayo Lues, melamar. Malah sejumlah warga Sumatera Utara seperti, Dairi, Pakpak Bharat dan Tanah Karo adu nasib dan mengisi jatah 401 CPNS di Pemko Subulussalam. Sejumlah kalangan berharap, pelaksanaan tes CPNSD di daerah ini bisa berjalan secara baik tanpa unsur permainan.

Utamakan Putra Daerah

Proses rekruitmen CPNS saat ini mulai dikhawatirkan akan dimanfaatkan calo yang menyatakan sanggup meloloskan pelamar dengan syarat memberikan uang.

Seorang warga Subulussalam, Safran, mengatakan adiknya nyaris tertipu seorang calo yang mengiming-imingi dapat meluluskan menjadi PNS. Calo meyakinkan calon korban dan mengaku dekat dengan pejabat di Pemko Subulussalam. Demi kepentingan ini pelaku menyatakan siap memberikan nomor rekening khusus. Tapi, adiknya beruntung bisa menggagalkan upaya percaloan tersebut.

Perekrutan CPNS tanpa unsur KKN disuarakan anggota DPRA, H Muslim Ayub. Anggota dewan asal Subulussalam ini menilai, penerimaan CPNS rawan manipulasi, korupsi, pungli dan nepotisme. Malah, rumor yang berkembang bagi yang ingin lulus diminta uang yang berkisar antara Rp 60-100 juta perorang. Sinyalemen ini harus menjadi perhatian gubernur dan bila perlu pemeriksaan jawaban ujian dilakukan secara silang antar kabupaten dan kota. Begitupun kalau ada penyelenggara yang kedapatan menerima imbalan, maka oknum bersangkutan supaya diberhentikan secara tidak hormat.

Muslim Ayub menyarankan, dalam penerimaan CPNS, utamakan putra deaerah setempat. Alasannya selama ini CPNS luar daerah yang lulus baru dua tahun bertugas minta pindah ke lokasi lain. Upaya ini dilakukan melalui tangan koneksi dan kalau ini terus terjadi maka kapanpun kesinambungan PNS tidak pernah tercapai.

Kutipan : www.serambinews.com

Untuk Selanjutnya Klik di Sini

Giliran Mahasiswa Sorot Kadis Berkinerja Buruk

9 September 2009, 09:54 Pemilu 2009 Administrator

SUBULUSSALAM - Kalangan mahasiswa asal Kota Subulussalam menyorot kinerja para kepala dinas yang berkinerja buruk. Walikota diminta bersikap tegas serta mengganti para kepala dinas yang tidak mampu agar tidak berlarut-larut. “Kalau tidak sanggup, harus segera diganti. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” kata Ardhianto, ketua Himpunan Pelajar Perantauan Syekh Hamzah Fansury (HPP-SHaF) dalam siaran pers yang dikirim kepada Serambi, Senin (7/9) lalu.

Menurut Ardhianto, HPP SHaF selalu memantau perkembangan Pemko Subulussalam termasuk kebijakan yang telah diambil kepala daerah. Hal ini sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan demi kemajuan daerah. Karenanya, mahasiswa mengaku kecewa dengan kinerja para kepala dinas di Subulussalam. Seperti halnya Dinas Pertanian, Penyuluh dan Tanaman Pangan serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Subulussalam. “Sepanjang pengamatan kami, kinerja kepala dinas itu mengecewakan,” tulis mereka seraya mengakui ada beberapa SKPD lainnya yang juga bobrok

Mahasiswa menilai, agenda mendesak pemerintah dalam masa kerja menjelang akhir tahun adalah memaksimalkan pelayanan pada masyarakat Subulussalam. Sebab, sukses tidaknya pekerjaan adalah melayani masyarakat, dengan melakukan percepatan pekerjaan dan melaksanakan peresapan anggaran tepat waktu.

Walikota didesak segera mencopot kepala SKPD yang berkinerja bobrok. Walikota diingatkan dalam menyusun kabinetnya harus mampu mensinkronisasikan dengan latar belakang pendidikan yang dikantongi seorang pejabat. Sehingga tidak ada pejabat yang menempati posisi yang tidak tepat. Sebab, lanjut mereka, jika tidak ada kesinkronan disiplin ilmu dengan jabatan yang diemban, dikuatir bakal mengganggu kinerja sang pejabat dan pada akhirnya berdampak buruk bagi dinas terkait.

Ditambahkan, apa yang sudah dilaksanakan pemerintah akan diuji oleh masyarakatnya. Karenanya, Walikota harus siap jika ternyata ke depan, kabinet baru yang dipimpinnya harus diganti karena kinerja yang tidak sesuai engan harapan masyarakat. Walikota pun diminta mengingatkan pejabat dikabinetnya agar tidak doyan keluar daerah dengan dalih mengusul program padahal hanya alasan untuk pulang kampung.”Ini karena kadisnya masih setengah hati membangun,” tambah mahasiswa

Mahasiswa mendukung kinerja sejumlah anggota dewan Subulussalam baru yang telah mampu menjalankan amanah yang diemban. Mereka berharap anggota dewan Subulussalam menjalankan fungsi kontrol dan tidak merasa gengsi turun ke tengah-tengah masyarakat guna melihat kondisi rakyatnya.(kh)

Untuk Selanjutnya Klik di Sini

Walikota Didesak Evaluasi Kinerja Pejabat

SUBULUSSALAM – Walikota Subulussalam Merah Sakti, didesak segera mengevaluasi kinerja sejumlah pejabat yang disinyalir lemah dalam menjalankan tugas dan program di lapangan. Desakan disampaikan empat fraksi DPRK Subulussalam dalam rapat paripurna pengesahan lima qanun yang berlangsung, Selasa (21/7) di Gedung DPRK setempat.

Ketua Fraksi PKPI, Jamasa Cibro menilai, hingga kini masih banyak program yang dibuat tidak menyentuh rakyat kecil. Pasalnya, berbagai program hanya tertumpu di wilayah perkotaan sementara masih banyak daerah terpencil yang belum tersentuh pembangunan alias terisolasi seperti di Kecamatan Longkib. Dalam hal ini, Jamasa memberikan catatan khusus kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar segera melepaskan masyarakat Longkib dari keterisolasian.

Jamasa menyorot kinerja para kepala SKPD di Subulussalam yang dinilai lemah. “Saya minta kepada saudara Walikota agar lebih tegas bagi kepala SKPD maupun pejabat lainnya yang tidak mau membangun Subulussalam suruh pulang kampung saja,” tegas Jamasa seraya menambahkan penempatan pejabat sesuai kemampuan dan keahlian

Sorotan yang tak kalah kerasnya disampaikan Haji Sugito dari Fraksi Golkar. Sugito meminta Walikota untuk mengganti alias mencopot para kepala SKPD yang berkinerja buruk. Sugito juga mempertanyakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2008 yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Masalah lain yang dipertanyakan menyangkut proyek tahun 2009 yang hingga kini belum dikerjakan.

Pada bagian lain, Sugito menyesalkan realiasasi proyek provinsi maupun dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2008 di Subulussalam yang amburadul. Sebab, hingga kini proyek-proyek tersebut tidak jelas pelaksanaannya seperti jalan yang masih hancur dan berdebu. Senada dengan itu juga disampaikan Syarifuddin Padang dari Fraksi Bangkit Bersama. Menurut Syarifuddin, akibat terbengkalainya proyek pembangunan jalan dari Otsus tahun 2008, masyarakat terpaksa makan debu setiap hari sehingga menyebabkan penyakit batuk dan ISPA.

Sementara ketua Fraksi PKB, Anwar Rustam Bancin menekankan agar program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Karena itu, Anwar yang kerap disapa Haji Toke meminta perhatian serius dari pemerintah terkait berbagai persoalan ekonomi yang kini sedang melanda masyarakat. “Saya ingin sampaikan kepada pemerintah terutama dinas terkait agar dapat mengoptimalkan program ekonomi kerakyatan,” harap Anwar

Menyahuti berbagai kritikan dan masukan dari kalangan anggota dewan, Walikota Subulussalam Merah Sakti menyampaikan terima kasih. Sakti mengakui masih banyak kekurangan di dalam pemerintahannya. Karena itu, Sakti menyatakan sepakat dengan masukan keempat fraksi terkait kinerja sejumlah SKPD yang masih buruk. “Saya tetap komit, mohon ini dicatat, bagi pejabat SKPD yang tidak mampu bekerja dengan baik kami siapkan materai 6000 untuk menyatakan mundur,” tegas Sakti

Sakti menambahkan, bukan saatnya lagi untuk berlihai-lihai dalam membangun Kota Subulussalam. Karenanya, Sakti menekankan kepada para pejabat terutama kepala SKPD agar turun ke lapangan, ke desa-desa untuk mengokomodir aspirasi masyarakat guna menentukan arah kebijakan. Sakti pun menyatakan apa yang disampaikan oleh anggota dewan terkait buruknya kinerja para SKPD bukan rumor namun realita. “Makanya, selepas pengesahan qanun ini, kami akan mengevaluasi siapa figur pejabat yang layak, kami terbuka kepada legeslatif untuk memberikan saran dalam perekrutan pejabat nantinya,” tandas Sakti

Secara terpisah sejumlah masyarakat meminta walikota segera mencopot pejabat yang berkinerja buruk. Pasalnya, selama ini disiplin PNS yang kerap disenandungkan oleh walikota dinilai tidak berjalan dengan baik. Bahkan dilaporkan, banyak pejabat yang bolos manakala walikota sedang berada di luar daerah. Selain itu, juga dilaporkan adanya kepala SKPD yang jarang masuk kantor. Hal ini diakui oleh Wakil Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang yang melakukan sidak beberapa waktu lalu.(kh)

Untuk Selanjutnya Klik di Sini

DPRK Subulussalam antara Harapan dan Kekhawatiran

GEDUNG DPR Kota Subulussalam, di gedung DPRK Jalan Pertemuan, Subulussalam Utara, yang dalam beberapa waktu terakhir lebih sering terlihat sepi, Selasa (18/8) kemarin, mendadak sibuk dengan aktivitas. Puluhan anggota dewan terpilih berbaur dengan para anggota dewan lama serta para pegawai Sekretariat Dewan.

Nyaris tidak ada yang peduli dengan hujan yang mengguyur di luar gedung. Para anggota dewan yang umumnya adalah muka baru ini, terlihat antusias mengikuti gladi bersih untuk persiapan proses pelantikan yang akan dilaksanakan, Rabu (19/8) hari ini. Mereka seakan tidak sabar menunggu hari yang akan sangat menentukan karir mereka untuk 5 tahun mendatang.

Sekretaris Dewan Subulussalam, Mahdi yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, pelantikan anggota dewan Subulussalam sudah pasti dilakukan hari ini. “Sekarang sedang gladi resik untuk persiapan pelantikan besok,” terang Mahdi. Berbeda dengan suasana di gedung dewan yang semuanya tampak bahagia, masyarakat yang berada di luar gedung dewan seakan terpecah dalam dua pendapat, antara harapan dan kekhawatiran. Di tengah perdebatan tentang faktor pengalaman dan penguasaan masalah, warga Subulussalam menggantungkan harapan besar, para wakil rakyat tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menentukan nasib rakyat.

Berbagai kekuatiran dan pertanyaan terus dikemukakan tidak hanya di warung-warung kopi dan tempat umum namun senada dengan itu juga terdengar di kantor-kantor dan instansi pemerintah. Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik untuk Rakyat (LP-KaPuR), Ir Hasby BM kepada Serambi, Selasa (18/8) mengatakan, DPR adalah lembaga yang berfungsi untuk legislator, pengesahan anggaran dan pengawasan. Karena itu, seorang anggota DPR mutlak harus memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuara aspirasi rakyat.

“Kalau kemampuan seorang anggota dewan di bawah standar, misalnya di bawah kecakapan para kepala dinas, maka anggota dewan itu tak ubahnya seperti robot bernapas yang dikendalikan. Perlu diingat, jabatan DPR bukanlah sekedar ajang untuk memperoleh pekerjaan semata atau gengsi sebagai wakil rakyat,” ungkap Hasby.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap anggota DPR, mulai dari daerah hingga pusat, karena terlibat berbagai kasus seperti korupsi, perselingkuhan, menampilkan gaya hidup mewah dan boros di tengah susahnya masyarakat mencari pekerjaan, Hasby menggantungkan harapan besar terhadap kiprah dan kinerja anggota DPRK Subulussalam yang baru. “Harapan kita, anggota DPRK Subulussalam yang baru ini, dapat merubah citra lembaga terhormat itu,” ujar Hasby.

Untuk mencapai hal itu, kata Hasby, para anggota DPRK Subulusalam ke depan, sepatutnya bertindak vokal, kreatif, idealis dan dinamis. Ada berbagai produk hukum menyangkut legislasi yang harus segera dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Selain itu, masyarakat Subulussalam juga menuntut keseriusan wakilnya dalam bekerja dengan sesuai regulasi dan kebijakan dewan dengan memaksimalkan kinerjanya yang selama ini acap dipertanyakan publik.

Ia menambahkan, tindakan jalan-jalan dengan dalih studi banding ke luar daerah harus diminimalkan. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pembahasan produk hukum yang menyangkut nasib dan pelayanan publik.

“Yang tak kalah pentingya, anggota dewan maupun pihak eksekutif harus segera melakukan pemetaan dan mengambil data-data potensi daerah, tanah, dan data lainnya. Pemetaan wilayah sangat penting untuk menentukan arah kebijakan. Pemeriksaan kultur tanah Subulussalam sangat penting dilakukan guna mengatahui komoditas apa yang tepat dikembangkan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata dia.

Hasby sendiri mengaku ragu bila melihat cara pandang, pola pikir, dan kemampuan sejumlah anggota dewan saat ini. Alasannya, menurut Hasby cukup sederhana, yakni kemampuan akademisi dan pengalaman di berbagai organisasi-organisasi yang dinilai kurang. Selain itu, lanjut Hasby, karena ada anggota dewan yang terpilih atas dorongan orang lain (keluarga-red) mencalonkan diri. “Ini jelas tujuannya untuk berkolusi dari proses anggaran, namun apa lacur semua sudah terjadi,” ujar Hasby seraya mengatakan sebagai solusi perlu dibentuk badan pemantau dan pengawasan kinerja dewan Kota Subulussalam ke depan.

Sementara itu, salah satu pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Subulussalam, Bambang Chairuddin berharap anggota dewan terpilih memiliki kecerdasan untuk memiliki daya tahan dalam menghadapi penderitaan setiap persoalan (adversity quotient). Hal ini sangat penting, kata Bambang mengingat Subulussalam baru seusia jagung, sehingga membutuhkan “tangan-tangan” terampil dalam menggerakkan arah kebijakan. “Saya cuma menaruh harapan agar mereka yang dilantik (DPRK-red) dapat menjalankan tugas dan fungsnya dengan baik,” ujar Bambang.(khalidin)

Untuk Selanjutnya Klik di Sini